Soal KPK dan Polri, Komunitas Masyarakat Sipil Sulut Sampaikan 8 Sikap

Manado – Kekisruhan yang terjadi di Indonesia, sepekan terakhir ini, terutama yang melibatkan KPK dan Polri mengundang keprihatinan banyak pihak. Tak terkecuali pula, oleh Komunitas Masyarakat Sipil Sulawesi Utara, yang merupakan LSM dan Ormas di Manado, Minahasa, Bitung, Sangihe, dan provinsi Sulut. Komunitas yang saat ini berkecimpung dalam advokasi dan monitoring pencegahan korupsi di Sulawesi Utara tersebut, ikut menyikapi perkembangan dinamika politik Indonesia yang berujung pada dinamika implementasi praksis penegakan hukum di Indonesia.

Pada pernyataan sikap yang diterima myManado, Komunitas Masyarakat Sipil Sulawesi Utara menyebutkan, banyak kekawatiran muncul akibat dari dinamika yang berkembang saat ini yang bisa berujung pada kondisi negara yang disintegrasi, terutama "pertikaian" antara institusi kepolisian dan KPK-RI yang saat ini semakin panas. Terkait dengan persolan tersebut, komunitas OMS di Sulawesi Utara yang beranggota 16 orang yaitu, Drs. Wempie Frederik, JWT Lengkey, Is Mo’o, Boaz Wilar, Jorry Lousan, Dolfie Rumampuk, Sanny Kakauhe, Hamdan Janis, Ubed Ma'ruf, Jein Rombot, Eddy Sondakh, Harry Angmalisang, Lendy Sumolang, Rudy Polii, Petrus Rumbayan, dan Recky Wehantouw, menyampaikan delapan pernyataan sikap.

⦁ Pertama, KPK-RI dan Kepolisian diharapkan tetap membangun kredibilitas publik, agar mendapatkan dukungan positif dari masyarakat, bukan menciptakan pencitraan yang       hanya akan membingungkan masyarakat.
⦁ Kedua, secara institusi, KPK-RI dan Kepolisian merupakan institusi negara yang memiliki legalitas formal dan pengakuan masyarakat, bukan diintervensi secara sosial politik         dan hukum yang mengarah pada disintegrasi bangsa.
⦁ Ketiga, mendukung eksistensi KPK-RI sebagai lembaga negara yang berfokus pada persoalan hukum pidana, khususnya pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi       di Indonesia.
⦁ Keempat, meminta kepada para penegak hukum untuk dapat meletakan masalah hukum secara proposional dan kontekstual, dengan tidak mencampuradukkan dengan             persoalan politik. Netralitas, independensi dan transparansi menjadi roh dalam penegakan hukum di Indonesia.
⦁ Kelima, institusi penegakan hukum untuk tidak saling mengkriminalisasi pejabat negara, dan untuk tidak bermain dalam politik (political games), tetap menjaga kredibilitas         dan independensi kelembagaan penegakan hukum.
⦁ Keenam, mendorong para masyakarat sipil untuk tidak saling memprovokasi yang pada akhirnya hanya akan memperkeruh masalah.
⦁ Ketujuh, para stakeholder pemerintah dan tokoh-tokoh nasional untuk sesegera mungkin bertindak secara strategis dan transpara demi rakyat Indonesia, terhadap langkah-         langkah penyelamatan bangsa.
⦁ Kedelapan, Save Indonesia, KPK-RI dan Kepolisian demi Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Disebutkan pula, pernyataan sikap dukungan komunitas masyarakat sipil di Sulawesi Utara, sebagai masyarakat yang jelas!! untuk mendukung soliditas KPK-RI dan Kepolisian, serta seluruh lembaga aparat hukum Indonesia demi kewibawaan negara di mata rakyat Indonesia dan Internasional. (ferry/ak)


Sumber Berita: www.mymanado.com
http://mymanado.com/berita-soal-kpk-dan-polri-komunitas-masyarakat-sipil-sulut-sampaikan-8-sikap.html#ixzz3VZ2Vfwuo