BeritaUpdate

Konsultasi Publik “Standar Pelayanan Publik Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM)” Kab. Pinrang

Standar Pelayanan Publik (SPP) adalah indikator “kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur” (UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik). Motivasi untuk mengembangkan SPP adalah untuk mencegah korupsi dan menjamin masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang baik. Tiga aspek yang diutamakan dalam pelayanan publik yaitu kejelasan persyaratan pelayanan publik, kejelasan waktu pelayanan dan penjaminan akses dan biaya yang transparan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat mewarnai standard yang dikembangkan di bawah payung SPP.

Read more: Konsultasi Publik “Standar Pelayanan Publik Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal...

Petikan testimoni Peserta Konsultasi Publik Standar Pelayanan BP2TPM

Tolong disebutkan nama dan asalnya?

Nama saya Zaenal Abidin, dan dari Lejistik.

Bisa dijelaskan apa itu Lejistik?

Read more: Petikan testimoni Peserta Konsultasi Publik Standar Pelayanan BP2TPM

Manfaat Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Adminduk Dalam Menjangkau Masyarakat Terpencil  


Kemauan yang kuat dari Pimpinan dibantu dengan para petugas/staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan mampu memodernisasikan dan membawa perubahan signifikan dalam pelayanan prima pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perubahan tersebut antara lain terlihat dari sumberdaya manusia yang lebih baik, perubahan sistem pelayanan yang diupayakan terus menerus semakin baik, sistem informasi dan teknologi (IT) yang semakin baik, dan terutama pendekatan pelayanan ke masyarakat dengan membentuk UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah).

Read more: Manfaat Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Adminduk Dalam Menjangkau Masyarakat...

Keberlanjutan Aktivitas Proyek SIPS didukung (Plt) Sekda Kepulauan Sangihe

Proyek SIPS akan segera berakhir pada tahun 2015, namun demikian sangat diharapkan Pemerintah Daerah bisa melanjutkan upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam reformasi birokrasi dan penguatan kelembagaan yang sudah dilakukan sejak tahun 2012.

Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk keberlanjutan Program cukup baik, yang diperlihatkan dalam berbagai aktifitas dan rencana yang sudah disampaikan secara formal. Menindaklanjuti hal tersebut diperlukan pertemuan langsung dan diskusi dengan Sekda (yang baru saja dilantik bulan April 2015) untuk memastikan keberlanjutkan dukungan setelah adanya pergantian Pimpinan Daerah.

Read more: Keberlanjutan Aktivitas Proyek SIPS didukung (Plt) Sekda Kepulauan Sangihe

Rencana BPMPTSP Sangihe menggunakan Metode Result Based Management (RBM)

Setiap Pemerintah Daerah di Indonesia menyusun rencana tahunan (RKPD) berdasarkan RPJMD, yang kegiatan awalnya dimulai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa hingga Musrembang Kabupaten. Proses ini berjalan dari Maret hingga Oktober atau November sepanjang tahun. Dalam proses perencanaan di berbagai negara terdapat banyak metode perencanaan yang digunakan antara lain Logical Framework Analysis, Result Based Management (RBM), dan masih banyak lagi tergantung negara atau lembaga masing-masing. Proyek SIPS baru – baru ini memperkenalkan Result Based Management kepada beberapa daerah pilot di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara untuk peningkatan kualitas dan hasil perencanaan Pemerintah Daerah. Pada tanggal 28 – 29 April 2015 dilaksanakan Pelatihan RBM bagi Aparatur Pemerintah di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara.

Read more: Rencana BPMPTSP Sangihe menggunakan Metode Result Based Management (RBM)