KPK

Mitra utama SIPS adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.30/2002 sebagai lembaga independen dengan mandat untuk mencegah korupsi maupun untuk memperkarakannya. SIPS berkonsentrasi pada sisi pencegahan dari mandat KPK dan bekerja secara langsung dengan Direktorat Riset dan Pengembangan [Research and Development (R&D)].

SIPS dijalankan berdasarkan kemitraan yang kolaboratif dengan KPK dan melibatkan KPK dalam penilaian pengembangan kapasitas atas kebutuhannya mendukung aktivitas pencegahan korupsi di tingkat pemerintahan sub-nasional. Dukungan diberikan dalam bentuk teknik-teknik pengembangan, implementasi, dan pemantauan action plan. Keterlibatan proaktif KPK merupakan sebuah elemen yang penting dalam memastikan partnership dan kepemilikan dari pihak Indonesia.

Kemitraan dengan KPK diharapkan menjadi sebuah ikatan yang erat, dengan KPK memainkan sebuah peran penting dalam mendefinisikan dan memandu proyek melalui konsultasi dan hubungan dengan Gugus Tugas, serta melalui Project Steering Committee (PSC). Cowater juga melibatkan KPK dalam penyeleksian ahli-ahli teknis yang disyaratkan untuk membangun rasa kepemilikan dan menciptakan dan memperlihatkan praktik -praktik rekruitmen yang transparan. Cowater lebih jauh lagi mempromosikan sejak awal kepemilikan di seluruh aspek SIPS melalui integrasi lingkungan dan kesetaraan gender dalam kaitannya dengan kebijakan-kebijakan dan regulasi Pemerintah Indonesia.

SIPS memperkuat hubungan KPK dengan lembaga-lembaga Kementerian kunci di tingkat pusat dan dengan pemerintahan-pemerintahan yang berpartisipasi di tingkat sub-nasional. Upaya-upaya koordinasi didukung oleh badan-badan nasional yang memiliki kepentingan langsung di dalam kegiatan - kegiatan SIPS seperti BAPPENAS, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Lembaga Kebijakan  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta dengan rekanan-rekanan kunci di tingkat sub-nasional seperti Kepala Pemerintahan sub-nasional, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), BAPPEDA dan BAWASDA. SIPS menunjukkan bagaimana cara melibatkan masyarakat madani sebagai stakeholder yang konstruktif dalam pencegahan korupsi dimana keterlibatan aktif merupakan hal penting untuk mengurangi peluang dan syarat bagi terciptanya korupsi, tertama di tingkat pemerintahan daerah. Walaupun kegiatan proyek terutama akan melibatkan badan-badan eksekutif, namun keterlibatan DPRD penting untuk memelihara kesinambungan pengawasan secara politis.