Pengantar

SIPS, atau Proyek Dukungan bagi Program Kepulauan Indonesia Berintegritas untuk Sulawesi (Support to Indonesia’s Islands of Integrity Program for Sulawesi) didanai oleh Pemerintah Kanada melalui Department of Foreign Affairs, Trade, and Development (DFATD) Kanada (dulu bernama Canadian International Development Agency / CIDA)]. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan pihak dari Indonesia yang menjadi rekanan dalam proyek ini.

Kegiatan – kegiatan Proyek SIPS berfokus di tiga area utama dari tata kelola pemerintahan yaitu: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), layanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Adminduk Capil), serta layanan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) termasuk e-procurement. Semua kegiatan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kerangka kerja regulasi Pemerintah Indonesia, dan membantu para rekanan untuk mengimplementasikannya secara layak dan efektif.

Pelaksanaan proyek diarahkan melalui pembentukan dan dukungan bagi Pelaksana Gugus Tugas [Implementation Task Forces (ITFs)], yang dibentuk di tiap yurisdiksi pemerintahan yang berpartisipasi. Status kelompok yang cukup tinggi ini ditugaskan untuk menggiatkan pengembangan dan pelaksanaan rencana aksi bagi tiap pemerintahan yang berpartisipasi dalam SIPS, mengawasi pelaksanaan berbagai kegiatan proyek, memastikan tersedianya sumber daya para rekanan, menyediakan koordinasi dan mengupayakan sinergi, serta melaporkan hasil-hasil kegiatan. Seluruh Pelaksana Gugus Tugas terdiri dari perwakilan lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif setiap pemerintahan, yang amat penting bagi kepemilikan dan komitmen pemerintahan daerah. Masyarakat madani termasuk sektor swasta juga diwakilkan di setiap Gugus Tugas. Untuk memunculkan ketertarikan dan komitmen awal kepada SIPS, upaya  signifikan dikerahkan untuk membangun dan memperkuat kapasitas para anggota Gugus Tugas sejak awal proyek. Program pengembangan kapasitas disusun dan berikan kepada para anggota Gugus Tugas mengenai berbagai permasalahan fundamental seperti etika dan nilai-nilai dalam pelayanan publik, juga topik-topik penting seperti kepemimpinan, prinsip-prinsip dan praktik manajemen perubahan, serta pelatihan fungsional mengenai elemen-elemen dasar dari proses pemetaan dan re-engineering. Program ini berfokus pada deliverables sebagai bagian dari proses pembelajaran, misalnya pengembangan dan pelaksanaan rencana aksi, nilai dari penggunaan proses pengadaan untuk mendapatkan produk terbaik, menyusun prioritas proyek, resolusi konflik, serta perencanaan, pemantauan dan pelaporan yang berbasis hasil.

Kelompok Kerja (Pokja) juga dibentuk di setiap lokasi SIPS dan berfokus pada setiap tema yang dipilih (PTSP, Adminduk Capil, PBJ). Pokja diketuai oleh seorang perwakilan dari Gugus Tugas (yang dipilih oleh para anggota Gugus Tugas), dan terdiri dari perwakilan pihak pelaksana dari departemen-departemen yang memiliki keterlibatan langsung dengan setiap tema. Tiap Pokja memiliki setidaknya satu perwakilan dari CSO, sedangkan Pokja-Pokja untuk PTSP dan PBJ juga memiliki setidaknya satu perwakilan yang spesifik berasal dari asosiasi bisnis. Tiap Pokja menyusun sebuah action plan dan terlibat secara aktif dalam implementasi dan pemantauannya, dengan panduan dan pengawasan yang disediakan oleh Gugus Tugas. Untuk memastikan koherensi antar berbagai Action Plan di seluruh lokasi SIPS, dua Komite Koordinasi Proyek Ad Hoc (satu untuk tiap propinsi dan mengadakan pertemuan sesuai kebutuhan) dibentuk dari perwakilan seluruh Gugus Tugas dan KPK yang berfungsi sebagai kelompok pusat bagi perencanaan kerja tahunan serta mengatasi permasalahan umum, misalnya mengenai pembuatan template untuk instrumen-instrumen / kegiatan - kegiatan yang dibagi bersama seperti action plan.